Text
Profil birokrasi pemerintahan dalam semangat otonomi daerah
Sumber daya manusia birokrasi pemerintahan daerah merupakan salah
satu sentral permasalahan dalam era otonomi daerah. Sumber daya
manusia birokrasi dengan mutu yang rendah, bagaimanapun, tidak akan
mampu merumuskan kebijakan publik yang berkualitas dan mencapai
kinerja optimal, apalagi jika tidak memiliki moralitas yang terpuji dan
tanggung jawab atas profesinya. Di samping sumber daya manusia, juga
terdapat dimensi lain yang menentukan pot ret birokrasi pemerintahan,
seperti : struktur, kultur, prosedur dan figur yang kesemuariya belum
kondusif bagi birokrasi pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi
daerah. Untuk itu diperlukan usaha-usaha pemberdayaan birokrasi untuk
membenahi potret birokrasi pemerintahan yang wajahnya makin carut
marut. Satu hal penting ialah kemauan elit politik dan pemerintahan untuk menempatkan profesionalisme di alas yang lain. Ini dapat dilakukan
dengan mempertimbangkan beberapa upaya pembenahan seperti : sistem
manajemen kepegawaian, proses seleksi pegawai, netralitas birokrasi,
gaya hidup birokrasi, budaya kerja birokrasi. Pembenahan dilakukan
secara simultan dan menyeluruh di semua lini melalui review seluruh
pejabat publik oleh badan independen, misalnya, Komite Etika PNS
independen, jujur dan non partisan yang keanggotaannya diakses dari berbagai kalangan.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
art12839 | DIG | Artikel | Gdg9-Lt3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain