Computer File
Traktat Lisbon sebagai dasar perbaikan kondisi democratic deficit di Uni Eropa
Penelitian ini mendeskripsikan traktat Lisbon sebagai dasar perbaikan kondisi democratic deficit di Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fungsi-fungsi yang dimiliki traktat Lisbon guna menciptakan perbaikan kondisi demokrasi di Uni Eropa. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan deliberative democracy theory sebagai dasar analisis. Jenis Penelitian ini adalah penelitan deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk mengambarkan kondisi dasar atas berbagai peristiwa atau gejala sosial yang berkaitan dengan topik penelitian.
Penelitian ini menemukan tiga macam fungsi yang dimiliki oleh traktat Lisbon, yaitu: penguatan peran parlemen nasional, penguatan peran European Parliament dan penguatan peran publik Eropa. Kepemilikan tiga fungsi tersebut berkaitan erat dengan penyebab utama atas kondisi democratic defici yang dinyatakan dalam strandard version. Penguatan peran parlemen nasional memungkinkan adanya distribusi kewenangan yang seimbang, antara badan eksekutif Eropa dengan pemerintah nasional. Penguatan peran European Parliament memastikan hadirnya transparansi dan akuntabilitas dalam tatanan birokrasi Uni Eropa. Sedangkan penguatan peran publik memastikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa traktat Lisbon mampu memberikan solusi konkrit atas permasalahan democratic deficit di Uni Eropa. Traktat ini mampu menciptakan distribusi kewenangan antara badan eksekutif Eropa dengan pemerintah nasional. Kondisi tersebut mereduksi dominasi yang dimiliki badan eksekutif dan menciptakan transparansi. Kewenangan yang dimiliki oleh European Parliament memungkinkan adanya kontrol dalam proses pembuatan kebijakan dalam tatanan birokrasi Uni Eropa. Kondisi tersebut menjamin legitimasi serta kondisi demokrasi yang lebih baik. Penguatan peran masyarakat Eropa melalui European Citizen Initiative, merupakan upaya guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga kondisi tersebut merupakan indikasi signifikan terkait perbaikan kondisi demokrasi di Uni Eropa.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp29578 | DIG - FISIP | Skripsi | HI TOF t/14 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain