Computer File
Tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan putusan kumulasi pidana pokok dalam tindak pidana narkotika terhadap terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda
Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ancaman pidana yang bersifat kumulasi antar pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda) yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang bertentangan dengan sifat pidana pokok itu sendiri terutama berkenaan dengan pasal 67 KUHP yang secara tegas melarang seseorang yang sudah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Dengan adanya kumulasi pidana pokok yang secara faktual juga sudah diterapkan dalam beberapa putusan hakim tersebut berkenaan tindak pidana Narkotika maka perlu adanya pengaturan tentang tata cara pelaksanaan kumulasi pidana pokok tersebut agar dapat berjalan secara efektif. Hingga akhirnya semangat UU Narkotika untuk mencegah dan memberantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan secara optimal.
Penelitian ini menganalisis bagaimana kumulasi pidana pokok tersebut apabila dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan seperti halnya pelaksanaan pidana tersebut terhadap orang yang tidak mampu membayar pidana denda. Sehingga dengan demikian metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif.
Kata Kunci: Kumulasi Pidana Pokok, Tindak Pidana Narkotika, Tata Cara Pelaksanaan Putusan, Tujuan Pidana.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp31297 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH YUK t/15 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain