Computer File
Dampak penerapan Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 terhadap perilaku merokok mahasiswa tingkat pertama Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Pada tahun 2014 silam, pemerintah membuat aturan baru mengenai adanya gambar yang tercantum pada tiap-tiap bungkus rokok. Hal tersebut menjadi kewajiban untuk pada produsen rokok untuk mencantumkan gambar yang sudah ditentukan tersebut pada produknya. Aturan tersebut juga diperkokoh dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278). Adanya gambar tersebut tidak dikeluarkan pemerintah dengan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Dalam penjelasan pasal yang mengatur aturan gambar pada rokok tersebut, dijelaskan bahwa gambar tersebut berfungsi untukmengedukasi masyarakat secara lebih efektif mengenai bahaya merokok. Mahasiswa dan akademisi adalah bagian dari masyarakat yang hendak diedukasi oleh pemerintah dengan adanya gambar pada rokok tersebut, tetapi pada kenyataannya mahasiswa dan akademisi tersebut lah yang juga mengabaikan aturan tersebut. Dengan adanya fenomena ini, penulis hendak melakukan penelitian dengan metode yuridis-sosiologis serta penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penu1is memulai dari merumuskan masalah serta pertanyaan-pertanyaan hukum yang berkaitan dengan fenomena ini, lalu dilanjutkan dengan memilih populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data yang relevan yang didapat dari narasumber melalui wawancara, mengkaji data-data tesebut sesuai dengan teoriteori yang ada, sampai dengan menarik kesimpulan dan saran penelitian. Dari rangkaian kegiatan tersebut, sampailah penulis kepada hasil dari penelitian. Berdasarkan dari apa yang sudah diteliti, tujuan pemerintah yang diatur dengan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278) tidak tercapai dengan baik. Masih kurangnya kesadaran hukum dan efek jera yang dimiliki oleh masyakat adalah menjadi faktor dominan dalam tidak tercapainya tujuan yang diinginkan pemerintah ini.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp31312 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH ANG d/15 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain