Computer File
Mekanisme penawaran divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara dikaitkan dengan kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara
Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Indonesia menjadi daya tarik bagi investor dari negara-negara maju dengan kekuatan modal yang mampu untuk mengolah SDA di Indonesia. Pertambangan mineral dan batu bara menjadi objek yang sangat menarik bagi para Investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya Penanaman Modal Asing (PMA), Negara yang mempunyai kuasa terhadap SDA memberikan kuasanya kepada pihak PMA dengan suatu kontrak yang dinamakan Kontrak Karya. PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) diberikan kuasa untuk mengelola mineral dan batu bara di kawasan Sumbawa Barat dengan 100% saham kepemilikan asing, namun untuk mengembalikan kuasa SDA yang seharusnya dikuasai oleh Negara maka PT NNT diwajibkan untuk melimpahkan sahamnya (divestasi saham) melalui kontrak karya yang merupakan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Namun dalam kewajibannya melakukan divestasi saham, justru Pemerintah RI saling berebut untuk mendapatkan divestasi saham PT NNT yang tersisa 7% dan menjadi sengketa hingga saat ini. Dengan adanya sengketa tersebut Penulis melakukan penelitian dengan melihat kembali mekanisme dari divestasi saham yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku untuk mencari jawaban atas siapa yang berhak menerima penawaran sisa divestasi saham tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada data primer dan sekunder yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin yang ada.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penawaran sisa 7% divestasi saham PT NNT yang diperebutkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, secara hukum dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta putusan hukum yang ada seharusnya sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk membeli sisa 7% divestasi saham PT NNT. Namun perlu adanya syarat-syarat yang dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pengawasan terhadap perolehan sumber dana yang akan digunakan oleh pemerintah daerah apabila pembelian saham tersebut diserahkan pemerintah daerah kepada BUMD dan atau BUSN.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp31355 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH ABI m/15 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain