Computer File
Akibat hukum atas kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian kembali suatu undang-undang
Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang – undang akan berdampak luas terhadap masyarakat. Salah satunya adalah putusan atas pengujian terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dilakukan sebanyak dua kali. Putusan pertama menyatakan bahwa UU SDA tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun dengan pertimbangan Condtionally Constituional yang membuka celah dapat dilakukan pengujian kembali terhadap UU SDA jika syarat dan penafsiran yang ditentukan Mahkamah Konstutusi telah dilanggar. Penafsiran dan syarat dari MK dianggap telah dilanggar, kemudian para pihak yang merasa dirugikan mengajukan Judicial Review kembali. Pada putusan kedua ini MK menyatakan bahwa UU SDA bertentangan dengan UUD 1945, dan memberlakukan kembali Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 Pengairan yang telah dicabut. Telah diketahui bahwa, dalam pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi sudah melebihi apa yang telah ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu, dengan metode penelitian yuridis normatif, penulisan ini akan menggunakan metode atau cara penelitian hukum yang dilakukan dengan mempergunakan studi kepustakaan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan materi penelitian, seperti halnya peraturan – peraturan, buku – buku, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah. Dalam hal ini yang erat kaitannya dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang akan memberikan hasil bahwa dalam hal pengujian suatu undang – undang, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan Judicial Review terhadap undang – undang yang telah diuji, namun terhadap pasal, ayat, atau bagian undang – undang yang berbeda dari yang telah diuji. Kemudian, selain itu bahwa wewenang untuk mengisi kekosongan hukum bukanlah menjadi tugas dari Mahkamah Konstitui sebagai lembaga peradilan, namun telah menjadi kewenangan dari DPR dan/ atau Presiden. Sehingga dalam kaitannya dengan undang – undang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi telah melebihi kewenangannya.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp31360 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH NUR a/15 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain