Computer File
Kedudukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem checks and balances menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen
Dalam Penulisan hukum ini penulis akan mengangkat topik atau tema tentang kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penulisan hukum ini diberi judul “Kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Checks and Balances menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen”. Secara garis besar penulis akan menjelaskan tentang kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, dan sistem Checks and Balances dalam Lembaga Perwakilan Rakyat. Selain itu penulis akan menjelaskan mengenai fungsi, tugas, keanggotaan, dan kewenangan dari Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat yang dilihat belum seimbang pengaturannya dan mengakibatkan tidak berjalannya sistem Checks and Balances dalam Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Dalam penulisan hukum ini penulis akan menjelaskan bagaimanakah seharusnya pengaturan mengenai Lembaga perwakilan Rakyat, pengaturan tersebut terkait dengan fungsi, tugas, keanggotaan, dan kewenangan dari Lembaga Perwakilan Rakyat yang berpengaruh terhadap kedudukan dari Lembaga Perwakilan rakyat dan sistem Checks and Balances antar Lembaga Perwakilan Rakyat.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp31391 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH PUT k/15 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain