Computer File
Penerapan Pasal 20 Juncto Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di sekitar Jalan Purwakarta, Antapani Kota Bandung dikaitkan dengan masalah sosial yang bersumber pada kesehatan yang timbul akibat pelanggaran terhadap aturan tersebut
Angkutan Umum adalah sarana transportasi bagi masyarakat banyak dan luas untuk tercapainya suatu tujuan yang ditentukan. Akan tetapi dalam angkutan umum tersebut terdapat permasalahan yang dapat mengganggu kenyamanan dari pengguna jasa angkutan tersebut, diantaranya adalah Sampah. Sampah yang terdapat dalam angkutan umum itu dapat mengganggu penglihatan serta pernapasan yang timbul akibat pencemaran udara yang ditimbulkan dari sampah itu sendiri, yang terkadang sampah itu terdapat di sela-sela kursi penumpang maupun berserakan diantara kaki penumpang. Untuk menciptakan kenyamanan, kebersihan serta keindahan dari angkutan umum itu Pemerintah Daerah Kota Bandung memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat pengaturan mengenai Penyediaan Tempat Sampah bagi penyedia jasa angkutan umum, diantaranya Pasal 20 Jo Pasal 26 ayat 2, yang di dalamnya disebutkan bahwa penyedia jasa angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah. Berdasarkan hal di atas, untuk melihat seberapa efektif pemerintah daerah menerapkan peraturan daerah tersebut, penulis akan menguji penerapan pasal 20 jo. Pasal 26 ayat 2 dengan metode kualitatif yaitu memperoleh data dengan teknik wawancara yang bertempat di sekitar Jl. Purwakarta, Antapani, Kota Bandung. Dari penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung belum berjalan secara efektif dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum terhadap penyedia jasa angkutan umum untuk menyediakan tempat sampah serta kurangnya penegakan dari pembuat peraturan tersebut.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp31403 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH SAD p/16 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain