Computer File
Analisis implementasi kebijakan KUPS (perbandingan KPSBU Jabar dan GKSI Jateng)
Salah satu upaya untuk mewujudkan tercapainya swasembada dalam pengadaan
daging dan susu sapi, Kementerian Pertanian menerbitkan PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR : 40/Permentan/PD.400/9/2009, tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI.
Kemudian dilanjutkan dengan keputusan Menteri Keuangan pada tahun yang
sama untuk KUPS tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
pemahaman yang lengkap mengenai implementasi dan seberapa besarnyakah
tingkat kegagalan dari kebijakan tersebut. Untuk itu dilakukan tahap eksplorasi
penyaluran dan penggunaan KUPS. Penyaluran KUPS akan menyangkut
mekanisme dan prosedurnya, sedangan penggunaan KUPS menyangkut aspek
manfaat terhadap pengembangan usahanya. Pemahaman yang lebih mendalam
dilakukan melalui tahap eksplanatori, yaitu penganalisaan faktor keberhasilan
ataupun kegagalan dari pelaku usaha yang mendapatkan KUPS, penjelasan
tentang tingkat kegagalan dari kebijakan KUPS. Selain itu juga analisis baik pada
level lembaga keuangan maupun pemerintah. Pada tingkat kajian kebijakan,
bertujuan untuk menjadikan kelompok peternak mandiri serta dapat
memanfaatkan sumber pendanaan dan pelayanan dalam upaya peningkatan skala
usaha, pengetahuan dan keterampilan teknologi pembibitan. Kajian tingkat
organisasi, baik dari sisi KPSBU Jabar maupun GKSI Jateng, program KUPS
masih kurangnya sosialisasi dari Dinas yang terkait tentang fasilitas permodalan
yang bisa diakses oleh kelompok petani/peternak di Kabupaten/Kota. Kajian
tingkat operasional dari kedua sisi terkait program KUPS terdapat kendala pada
dua aspek yaitu aspek teknis (kurangnya kemampuan teknis dan manajemen
peserta KUPS dalam usaha pembibitan sapi, kualitas induk sapi yang kurang
bagus karena ketiadaan mitra usaha) serta aspek ekonomi (resiko kegagalan
inseminasi buatan dan kematian sapi/anak sapi, fluktuasi harga sapi, jangka waktu
kredit terlalu pendek, yang kesemuanya berimbas pada kurangnya kemampuan
membayar angsuran kredit). Untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan
KUPS, perlu adanya realisasi kemitraan dengan perusahaan bibit sapi yang
bertanggung jawab dalam pendampingan teknis dan manajemen serta melibatkan
pihak dinas terkait, perbankan maupun mitra dalam pendampingan dan
monitoring.
Kata Kunci : Analisis kebijakan, program KUPS, pembibitan sapi.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes1644 | T/DIG - PMIS | Tesis | TES-PMIS OKT a/15 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain