Computer File
Keadilan dalam pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas menurut hukum internasional
Kemampuan negara-negara dalam menangkap ikan di laut lepas berbeda-beda. Ada negara maju yang dikenal sebagai negara penangkap ikan jarak jauh dan negara berkembang baik negara pantai maupun negara tak berpantai. Walaupun telah ada hukum perikanan internasional dan telah dibentuk berbagai RFMO, pada kenyataannya penangkapan ikan oleh negara-negara maju dilakukan secara besarbesaran. Akibat dari hal ini, potensi sumber daya ikan semakin menurun dan terjadi ketidakadilan bagi negara berkembang baik berpantai maupun negara tak berpantai. Permasalahan tersebut yang akan menjadi topik penelitian disertasi ini dan hubungannya dengan kepentingan Indonesia sebagai anggota RFMO dalam menghadapai kebijakan masyarakat internasional dalam upaya meningkatkan perikanan nasional.Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dogmatis (rechtsdogmatiek), spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, yuridis historis, serta pendekatan ekonomi dan filosofis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas belum sesuai dengan keadilan ekologi dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai anggota RFMO belum mendapatkan keadilan atas sumber daya ikan di laut lepas.
Kata kunci: RFMO, Keadilan, ekologi, ikan, berkelanjutan
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
dis196 | D/DIG - PDIH | Disertasi | DIS-PDIH IRA k/15 | Perpustakaan (PDF) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain