Computer File
Implementasi dan implikasi asas kekhususan sistematis pada tindak pidana telekomunikasi yang dilakukan korporasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi
Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kasus korporasi bidang telekomunikasi yang diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan komunikasi yang seharusnya diatur dengan Undang-undang Telekomunikasi yang memiliki asas kekhususan sistematis (lex specialis sistematis). Tetapi pada prakteknya kasus tersebut, diatur oleh Undang-undang Tipikor yang juga memiliki asas kekhususan sistematis. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan, menganalisis dan menemukan implementasi dan implikasi asas kekhususan sistematis dalam kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi bidang telekomunikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampur adukan dengan peraturan lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip lex specialis systematic derograt lex generali artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentukan undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dengan demikian jelaslah bahwa. : (a) implementasi Undang-undang Tipikor kurang tepat untuk menangani dugaan tindak pidana telekomunikasi yang dilakukan korporasi. Seharusnya lebih tepat mengimplementasikan Undangundang Telekomunikasi karena subjek, objek, sebab dan akibat pelanggarannya didominasi oleh yang diatur dalam Undang-undang Telekomunikasi dan peraturan pelaksananya; dan (b) Implikasi hukum dari mplementasi Undang-undang Tipikor tersebut, memunculkan penegakan hukum yang tidak berkepastian hukum. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan solusi untuk membuat pedoman teknis pelaksanaan asas kekhususan sistematis terhadap Undang-undang yang memiliki asas kekhususan sistematis sebagai pedoman dalam memutuskan perkara yang menghadapkan suatu peristiwa atau kasus yang berpotensi diatur lebih dari satu undang-undang yang memiliki asas kekhususan sistematis, sehingga menjamin tidak adanya konflik hukum, dan adanya penegakan hukum yang berkepastian hukum.
Kata Kunci : Asas Kekhususan, Implementasi, Implikasi
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
dis198 | D/DIG - PDIH | Disertasi | DIS-PDIH SER i/15 | Perpustakaan (PDF) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain