Computer File
Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan E-Government : studi kasus PESDUK Cimahi
Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisa tentang partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan e-government dan menganalisa hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan e-government. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep e-government dan konsep partisipasi. Konsep e-government digunakan untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memanfaatkan e-government untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan konsep partisipasi digunakan untuk membahas hambatan-hambatan partisipasi yang dihadapi masyarakat dalam pemanfaatan e-government. Penelitian ini menggunakan teori tantangan dalam pemanfaatan e-government (Mohsen A. Khalil, Bruno D. Lanvin, dan Vivek Chaudry) sebagai penjelas dalam menjawab masalah penelitian, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan e-government dan menjawab hal apa saja yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan e-government. Tantangan dalam pemanfaatan e-government meliputi: 1) Digital divide, 2) Perkembangan Infrastruktur, 3) Isu Tenaga Kerja, 4) Struktur Pembiayaan, 5) Kepercayaan, 6) Transparansi, dan 7) Pembinaan dan Pemasaran.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus PESDUK Kota Cimahi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai obyek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan-tantangan dalam pemanfaatan e-government yang dikemukakan oleh Mohsen A. Khalil, Bruno D. Lanvin, dan Vivek Chaudry memang dihadapi oleh pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan PESDUK Kota Cimahi. Tantangan-tantangan tersebut yaitu: (1) digital divide, (2) kurangnya infrastruktur, (3) adanya resistensi pegawai dalam mengelola PESDUK, (4) tidak adanya kepemimpinan yang efektif, (5) rumitnya struktur pembiayaan, (6) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, (7) rendahnya transparansi dari pemerintah, serta (8) kurangnya pembinaan dan pemasaran.
Kata kunci: E-Government, Partisipasi.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp32018 | DIG - FISIP | Skripsi | AP SER p/16 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain