Computer File
Peran Peraturan Daerah Kota Bandung dalam pengentasan masyarakat miskin melalui pendidikan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin di Kecamatan Kiaracondong
Kurangnya pertumbuhan ekonomi yang tidak baik mempengaruhi salah satu berkembangnya masyarakat yaitu dalam dunia pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk memajukan masyarakat menjadi lebih baik. Maksud penyelenggaran sosial pun sudah diatur pula didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disebut Perda Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial. Dalam Skipsi ini mengkritisi dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Bandung agar masyarakat miskin di Kecamatan Kiaracondong tetap mendapatkan pendidikan nasional yang menggunakan Metode Penelitian atau Metode Pendekatan, Pengumpulan Data, Metode Analisa atau data. Yang menghasilkan bahwa peran Peraturan Daerah khususnya peran Pemerintah Kota Bandung sudah memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, akan tetapi masih banyak yang belum terpenuhi karena kurangnya pendataan yang memenuhi standar, serta peran dari masyarakat.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp32771 | DIG - FH | Skripsi | FH KUS p/16 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain