Computer File
Rekonstruksi regulasi kepentingan umum pada pengadaan tanah untuk pembangunan dalam perspektif negara hukum Pancasila
Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena ketidakjelasan konsep dan jenis
kegiatan kepentingan umum dalam pengadaan tanah pengadaan tanah untuk
pembangunan yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan tidak
adanya keadilan.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi
regulasi kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan
substansi regulasi kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.
Hasil penelitian ini menunjukkan; (1) rekonstruksi regulasi kepentingan
umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan: (a) konsep pengertian
kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan masih belum
jelas atau kabur sehingga menimbulkan multi tafsir, yang berakibat tidak adanya
jaminan hukum, ekonomi dan sosial serta kepastian hukum dan keadilan bagi
masyarakat yang hak tanahnya diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah
daerah; (b) kriteria kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan berupa jenis kegiatan berupa daftar objek tidak sesuai dengan jenis
kegiatannya karena daftar jenis kegiatan tersebut multi tafsir dan tidak disertai
panduannya; (c) musyawarah yang dilakukan antar masyarakat dan pemerintah
diposisikan hanya sebagai formalitas saja dan secara substansi musyawarah
didominasi oleh kepentingan pemerintah; (d) ganti kerugian yang ditentukan oleh
pemerintah belum komprehensif; (2) substansi regulasi kepentingan umum dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan dalam perspektif negara hukum Pancasila
yang harus diatur paling kurang memuat: (a) penghormatan terhadap hak atas
perorangan; (b) kepastian hukum; (c) keadilan; (d) kemanfaatan; (e) jenis kegiatan
yang termasuk kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
ditetapkan hakim; (f) perlindungan hukum; (g) kelembagaan penilai tanah yang
independen dan berintegritas; (h) unsur jaminan dan aspek jaminan;(i)
penyelesaian sengketa; dan (k) peran serta masyarakat.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Kepentingan Umum dan Pancasila.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
dis228 | D/DIG - PDIH | Disertasi | DIS-PDIH IRI r/16 | Perpustakaan (PDF) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain