Computer File
Tindak pidana perbankan yang memenuhi rumusan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara
Fenomena Korupsi banyak terjadi pada Negara Indonesia sekarang ini. Tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang dapat berpotensi menimbulkan korupsi adalah sektor perbankan . Kasus korupsi di sektor perbankan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menanganinya. Tindak pidana perbankan yang merupakan tindak pidana khusus memiliki peraturan yang mengaturnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan tindak pidana korupsi juga merupakan tindak pidana khusus yang memiliki peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Ketika terjadinya suatu tindak pidana perbankan yang menimbulkan kerugian keuangan negara terdapat dua undang-undang yang dapat digunakan, yaitu antara undang-undang perbankan atau undang-undang tindak pidana korupsi. Yang jadi permasalahan adalah mengingat keduanya merupakan undang-undang khusus, maka peraturan manakah yang lebih relevan untuk digunakan dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Agar terciptanya kepastian hukum dalam hal terjadinya fenomena korupsi dalam sektor perbankan.
Melalui tulisan hukum inilah penulis menemukan jawaban untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan asas kekhususan yang sistematis, yang merupakan asas yang dapat digunakan dalam hal terjadinya perbenturan antara undang-undang khusus di satu pihak dengan undang-undang khusus lainnya. Maka penulis menggunakan unsur kepentingan terkait masing-masing undang-undang khusus tersebut. Karena antara undang-undang perbankan dan undang-undang tindak pidana korupsi memiliki kepentingan yang berbeda. Dan berdasarkan kepentingan tersebut menurut penulis, undang-undang tindak pidana korupsi lebih relevan untuk digunakan dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp34221 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH PAT t/16 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain