Text
Penerapan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual, human immunodeficiency virus dan acquired immunodeficiency syndrome di Kota Jayapura dikaitkan dengan hak privasi status orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam rangka penegakan hukum pidana di Kota Jayapura
Penulisan hukum berbentuk skripsi ini merupakan hasil penelitian di bidang ilmu hukum dengan menganalisis permasalahan hukum, yakni: bentuk perlindungan hukum atas informasi tersangka ODHA dalam proses penegakan hukum pidana, serta penerapan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunodeficiency Syndrome Di Kota Jayapura dalam hal perlindungan rahasia informasi status tersangka ODHA. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yakni: sifat penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang memiliki sumber data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), serta metode atau teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) dan lapangan (field research), sehingga menggunakan metode analisis data yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, Papua dikarenakan persentase HIV/AIDS yang tinggi, sehingga pemeriksaan kesehatan tersangka sebagai salah satu syarat pemenuhan dalam proses penegakan hukum pidana juga dilakukan pemeriksaan kesehatan status HIV. Informasi atas pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari hak atas privasi yang berkaitan erat dengan hak atas kerahasiaan informasi merupakan hak asasi manusia yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam hal tertentu (derogable rights). Di Kota Jayapura terdapat kasus dimana pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan yakni pemeriksaan HIV tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan alasan tertentu, hal ini membuat tidak dipenuhinya hak atas kesehatan dalam Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Berdasarkan kasus tersebut maka negara sebagai pemangku kewajiban atas pelaksanaan hak asasi manusia wajib untuk melakukan perlindungan hukum dan wajib melakukan upaya pemenuhan hak atas warga negaranya.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp41831 | - FH | Skripsi | SKP-FH SIP p/21 | Gdg9-Lt3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain