Computer File
Proses pengadaan fasilitas sosial di kawasan perumahan dan peran swasta di dalamnya
Peningkatan arus migrasi dari Kotamadya Bandung menuju daerah pinggiran telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan permukiman dan sarana pelayanannya. Karena keterbatasan akan anggaran biaya pemerintah, maka peran swasta dalam menanggulangi kebutuhan tersebut nampaknya sangat dibutuhkan, sehingga jumlah yang
ditargetkan Pemerintah di dalam tiap Pelita, sebagian besar dilaksanakan oleh swasta. Pada saat ini lokasi pengembangan kebanyakan berada di daerah pinggiran kota yang jaraknya cukup jauh ke pusat kota ataupun ke sub pusat kota. Akibatnya diperlukan
adanya sarana pelayanan dan fasilitas sosial di kawasan pengembangan tersebut. Pelaksanaan pembangunan perumahan diharapakan lebih diintegrasikan dengan jalannya program-program Pemerintah seperti halnya Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSD PU), hal ini bertujuan agar pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik serta didukung oleh peran serta sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan pada Inmendagri No.30 tahun 1990, yang berisi mengenai Peraturan penyerahan fasilitas perumahan yang harus dilakukan pengembang kepada Pemda. Dengan pemberlakuannya Inmendagri No.30 tersebut maka perlu distudi lebih lanjut bagaimana proses keberadaan fasilitas perumahan secara keseluruhan serta sampai sejauh mana peranan sektor swasta membantu di dalam pelaksanaannya. Tujuan studi ini adalah untuk memperlihatkan permasalahan yang timbul pada tahap awal sampai akhir, ketidak cocokan konsep fasilitas sosial yang ada dengan kondisi di lapangan, serta bagaimana mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut. Pokok permasalahan utama dari penelitian ini adalah untuk meninjau sampai
sejauh mana peranan sektor swasta dalam proses pembangunan fasilitas sosial yang dilihat pada kondisi di lapangan, serta sampai sejauh mana peran pemerintah di dalam peningkatan peran swasta dalam pelaksanaan pembangunan terutama yang menyangkut
dengan kebijakan-kebijakannya. Pada penelitian ini dipilih kasus pembangunan perumahan yang dilakukan pihak Perum Perumnas dan peru mahan yang dikembangkan swasta, dengan tujuan agar menjadi
lebih jelas sampai sejauh mana perbedaan pengembangan fasilitas sosial antara kedua perumahan tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terungkap bagaimana pembangunan yang dilakukan pengembang di lapangan dan sampai sejauh mana peranan
swasta dalam proses pengadaan fasilitas tersebut. Dari kasus yang diteliti sangat jelas bahwa keberadaan fasilitas lingkungan berkat peran serta sektor swasta dan masyarakat luas sangat besar.
Dari studi lapangan digambarkan dengan jelas bahwa fasilitas yang dibangun oleh pemerintah cenderung dinikmati oleh masyarakat diluar kawasan perumahan atau masyarakat golongan lemah, sedangkan fasilitas yang dibangun oleh swasta cenderung dinikmati oleh penghuni kawasan perumahan yang tingkat perekonomiannya cukup baik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Hipotesa telah terindikasi di lapangan, dan dengan demikian fenomena-fenomena menjadi jelas bahwa saat ini peranan sektor swasta dalam pengadaan fasilitas sosial sangat dibutuhkan. Akhirnya, kesimpulan studi ini adalah peranan sektor swasta dalam proses pengadaan fasilitas sosial permukiman mempunyai dampak positif Untuk itu perlu dilakukan penelitian-penelitian dan evaluasi-evaluasi lebih lanjut baik oleh Pemerintah maupun oleh Pengembang agar pembangunan kawasan perumahan dengan penyediaan fasilitasnya dapat mengenai sasaran dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes115 | T/DIG - PMA | Tesis | 307.760 959 82 IBR p | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain