Computer File
Akta jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia (konsumen) dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan yang dibebankan dengan pranata jaminan kebendaan fidusia
Persyaratan akan adanya akta otentik (Notaris) untuk
perbuatan hukum tertentu juga berlaku dalam hal pembebanan
pembebanan fidusia, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 UU
Fidusia Dalam praktek keseharian perjanjian pembiayaan
konsumen, terutama pembiayaan kendaraan bermotor (baik roda
dua maupun roda empat), yang mensyaratkan obyek yang dibiayai
dibebankan sebagai jaminan dengan pranata jaminan fidusia
seringkali dilakukan dengan akta di bawah tangan tanpa membuat
akta jaminan fidusia sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 5
UU Fidusia. Ini tentunya kemudian berpotensi menjadi persoalan
hukum tatkala dikemudian hari terjadi persengketaan diantara para
pihak, terutama apabila pemberi fidusia (konsumen) melakukan
cidera janji Disyaratkannya perjanjian jaminan fidusia harus dibuat
dengan akta notaris dan merupakan bentuk perlindungan hukum
dan kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang (dalam
hal ini adalah UU Fidusia), baik bagi pihak penerima fidusia maupun
bagi pihak pemberi fidusia itu sendiri. Tesis ini bermaksud untuk
mengidentifikasi masalah (1) kedudukan Akta Jaminan Fidusia
setelah berlakunya UU Fidusia, (2) prosedur dan pelaksanaan
eksekusi benda jaminan menurut UU Fidusia, dan (3) perlindungan
hukum terhadap pemberi fidusia (konsumen) yang diberikan UU
Fidusia berkaitan dengan pengeksekusian obyek jaminan fidusia
yang diperjanjikan dalam pembiayaan konsumen.
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian
Analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yakni metode yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir
dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat
umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu
ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus), dan kriterium
kebenaran koheren. Atas pengumpulan dan penemuan data dan
informasi melalui studi kepustakaan dilakukan upaya menjawab
permasalahan, tidak dilakukan pengujian (verification) secara
induktif–verikatif pada fakta atau empirik, melainkan pengujian
dilakukan secara deduktif-argumentatif pada kerangka pemikiran
yang digunakan pada penelitian tesis ini, dan atau pada penilaian serta pandangan peers group (rekan sejawat), yang dikenal sebagai
traceable/controleebaar.
Berdasarkan hasil penelitian kami maka dapat diperoleh
kesimpulan bahwa pasca lahirnya UU Fidusia maka pembuatan akta
notaris bagi perjanjian jaminan fidusia bersifat imperatif yang apabila
tidak dipenuhi berkonsekuensi kepada tidak dapat diberlakukan
ketentuan UU Fidusia atas perjanjian fidusia. Dalam kaitan dengan
pengeksekusian obyek jaminan menurut UU Fidusia dapat dilakukan
melalui titel eksekutorial, parate eksekusi dan penjualan di bawah
tangan. Namun kesemuanya harus memenuhi syarat-syarat tentang
akta jaminan fidusia yang harus otentik dan didaftarkan.
Perlindungan yang diberikan oleh UU Fidusia bagi Pemberi Fidusia
adalah dalam bentuk keimperatifan akta jaminan fidusia dibuat
dalam bentuk akta notaris. Bilamana tidak dipenuhi syarat tersebut
maka perjaniian jaminan fidusia dapat dianggap non-eksisten.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes782 | T/DIG - PMIH | Tesis | 346.074 NAP a | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain