Computer File
Penyusunan model clawback pada proyek jalan tol dengan facilitas land capping
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 Tahun 2008, Pemerintah
akan memberlakukan mekanisme clawback terhadap ruas-ruas jalan tol yang
memperoleh fasilitas land capping untuk melindungi Badan Usaha dari tingginya
ketidakpastian biaya pengadaan lahan. Sampai saat ini, setidaknya sampai
disusunnya tesis ini belum ada formulasi dan metodologi yang pasti yang akan
digunakan untuk menghitung land capping dan clawback. Hal ini berpotensi
menimbulkan masalah pada saat pelaksanaannya.
Penelitian ini membahas mengenai model perhitungan yang akan digunakan untuk
menentukan nilai clawback yang tepat sebagai kompensasi dari fasilitas land
capping dengan metode stokastik. Volume lalu-lintas dijadikan sebagai batasan
berlakunya clawback pada model ini. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa
kedua pihak baik Pemerintah maupun Badan Usaha akan mendapatkan
keuntungan lebih baik dengan diterapkannya land capping dan clawback.
Simulasi Monte Carlo digunakan untuk menangani perhitungan yang kompleks,
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah perhitungan dari suatu distribusi
yang terpancung dan berbagai fungsi kerapatan probabilitas agar dapat mewakili
variabel-variabel risiko yang terlibat.
Parameter-parameter yang digunakan dalam model meliputi batasan volume lalulintas
clawback, tingkat diskonto, risiko ketidakpastian volume lalu-lintas,
proporsi pembagian kelebihan pendapatan dan waktu efektif dimulainya
clawback. Berdasarkan parameter-parameter ini disusun satu set skenario yang
mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan kepentingan Badan Usaha.
Suatu studi kasus dipresentasikan pada penelitian ini, tujuannya untuk
memperjelas bagaimana penerapan dari model ini.
Hasil perhitungan terhadap studi kasus diperoleh 15 model clawback yang wajar
untuk diterapkan. Salah satu model yang paling wajar untuk diusulkan adalah
menggunakan debt service period sebagai awal dimulainya clawback dengan
batas volume lalu-lintas clawback sebesar 130% dan proporsi pembagian
kelebihan pendapatan 100% untuk Pemerintah. Berdasarkan studi kasus juga
dapat disimpulkan bahwa untuk merancang suatu model land capping dan
clawback tidak semudah yang terlihat di permukaan sehingga Pemerintah perlu
berhati-hati dalam menentukan parameter-parameter terkait seperti tingkat
diskonto, ambang batas, dan waktu mulai serta durasi clawback sebagai
parameter yang sangat berperan penting. Pemerintah dan Badan Usaha dapat
mengambil manfaat penuh dari kajian ini.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes1284 | T/DIG - PMTS | Tesis | 332.6 SOF p | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain