Computer File
Hambatan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus penganiayaan tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan apa
saja yang dialami oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus
penganiayaan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia pasca MoU on The
Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers. Berdasarkan
penelitian terdapat hambatan yang dialami oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia
serta hambatan yang berasal dari MoU itu sendiri. Hambatan yang dialami
pemerintah Indonesia, diantaranya bargaining posisiton politik Indonesia lemah;
lemahnya perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja ke luar negeri; kurang
kontrolnya pemerintah terhadap kinerja Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia;
dan pemerintah yang terkesan lebih mengutamakan devisa negara. Sementara
hambatan yang dialami pemerintah Malaysia, diantaranya sulitnya mengontrol
pekerja di sektor informal; pemerintah Malaysia belum memiliki undang-undang
khusus pekerja sektor informal; tidak adanya pengaduan atau laporan tentang
terjadinya penganiayaan dan perbedaan bahasan dan budaya. Namun selain adanya
hambatan-hambatan tersebut, terdapat juga dua pasal dalam MoU tersebut yang
merugikan posisi pekerja rumah tangga, yaitu pengguna berhak memegang paspor
milik pekerjanya dan pekerja rumah tangga dilarang untuk memakai properti
pengguna tanpa izin. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang
mempunyai ketertarikan yang sama mengenai masalah penganiayaan ini.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp13448 | DIG - FISIP | Skripsi | HI JOS h/08 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain