Computer File
Tinjauan yuridis terhadap pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh PT Askes (Persero) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu
dimaksudkan untuk memberikan kompensasi pada masyarakat miskin
di Indonesia, salah satunya dalam pemeliharaan kesehatan.
Kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan
menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang dibutuhkannya, karena pembiayaannya yang harus ditanggung
sendiri dalam sistem tunai. Maka dari itu, Sistem Jaminan Sosial
Nasional merupakan salah satu kebijakan pemerintah . untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya
masyarakat miskin. Salah satu program dari Sistem Jaminan sosial
Nasional ini adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Miskin (JPKMM), di mana dana subsidi bahan bakar minyak
dikompensasikan sebagai dana jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin. Pemerintah akan membayar premi kesehatan dalam jumlah
tertentu bagi setiap masyarakat miskin di Indonesia, sehingga mereka
akan memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis seperti yang
telah di atur dalan peraturan perundang-undangan. Dalam hal iniĀ·
pemerintah menunjuk PT Askes (Persero) sebagai badan pengelola
dana JPKMM.
Penelitian ini bersifat deskriptif guna memperoleh gambaran
menyeluruh mengenai norma hukum, asas hukum, dan pengertian
hukum yang terdapat dalam peraturan hukum yang berlaku dalam
penerapan SJSN. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif yang dititikberatkan pada studi kepustakaan
untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul, berupa bahan
hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Melalui penelitian ini penulis akan membahas permasalahan
mengenai penunjukkan PT Askes (Persero)sebagai badan pengelola
JPKMM karena dalam pelaksanaannya, hal tersebut menimbulkan pro
dan kontra dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah. Oleh
karena itu, program JPKMM ini belum dapat berjalan sebagaimana
maksud dan tujuan seperti yang telah direncanakan dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp6172 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH LET t/05 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain