Computer File
Tinjauan yuridis penerapan aturan tentang pelatihan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas kerja di wilayah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Pelatihan Kerja merupakan suatu program pembangunan hukum
ketenagakerjaan yang bertujuan untuk membekali, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas, dan kesejahteraan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39). Dalam penulisan hukum ini yang
menjadi obyek penelitian adalah penyelenggaraan pelatihan kerja di
wilayah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung dalam hal ini merupakan pihak Pemerintah Kota Bandung yang
telah lama melaksanakan program pelatihan tenaga kerja. Dari uraian di
atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai
permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul :
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ATURAN TENTANG PELATIHAN
KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN BERKAITAN DENGAN
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA DI
WILAYAH DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis
sosiologis. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan Aturan tentang pelatihan kerja dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan peningkatan kompetensi
dan produktivitas di wilayah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah
metode analisis yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.
Diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan program pelatihan kerja
yang dilakukan di Wilayah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memberi
dampak yang tidak signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan
produktivitas kerja. Hal tersebut dikarenakan pelatihan kerja yang
dilaksanakan tersebut masih mengacu kepada Pelatihan Kerja yang
berbasis masyarakat. Pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan persyaratan penyelenggara
pelatihan kerja pun masih kurang dilaksanakan secara optimal. Selain itu
di dalam praktek pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) tersendiri, sehingga pengukuran
sampai sejauh mana kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang
mengikuti pelatihan kerja menjadi sulit untuk diukur.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp6561 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH JAY t/08 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain