Indonesia merupakan negara agraris dimana memiliki potensi di bidang pertanian dalam hal ini pertanian pangan padi. Produksi pangan di Indonesia dapat memenuhi konsumsi masyarakat Indonesia. Laban …
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 3 7 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha p…
Berdasarkan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, bahwa untuk dapat menduduki posisi sebagai kepala daerah harus melalui proses pemilihan umum di daerah. Proses pemilihan kepala daerah di I…
Dalam rangka meningkatkan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalo…
Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan yang menggerus kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor untuk mewujudkan good governance dan clean goverment. …
Pelaksanaan kewenangan Notaris dilakukan dengan menjalankan aktivitas penalaran hukum yang hasilnya adalah putusan hukum. Putusan hukum tersebut diwujud-nyatakan salah satunya dalam bentuk Akta N…
Pada kegiatan Pengabdian Masyarakat yang lalu yang dilangsungkan di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal telah berhasil diselenggarakan program penyuluhan tentang masalah Kekerasan Dalam Humah Tangga…
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap transaksi yang melibatkan instansi pemerintah biasa dibuat dalam bentuk kontrak standar. Berbagai alasan digunakan sebagai pembenaran penggunaan kontrak standa…
Bila ditinjau dari perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah reformasi 1998, kemunculan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga tinggi negara, pada hakikatnya merupakan respons atas penolakan si…