Computer File
Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Kasus Penandatanganan Defense Cooperation Agreement (DCA) – Extradition Treaty (ET)
Pada tanggal 27 April 2007 pemerintah Indonesia dan Singapura
menandatangani Defence Cooperation Agreement (DCA) yang disatupaketkan
dengan Extradition Treaty (ET). Kesepakatan itu terjadi untuk menyatukan perbedaan
kepentingan antara Indonesia dan Singapura. Indonesia berkepentingan dalam
mengekstradisi para koruptor yang telah membawa seluruh asetnya ke Singapura
untuk dibawa kembali ke Indonesia melalui perjanian ekstradisi. Dilain pihak
Singapura sangat berkepentingan dengan perjanjian kerja sama pertahanan untuk
diizinkan menggunakan wilayah NKRI dalam melakukan latihan militernya. Namun
keputusan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia ternyata mendapatkan
penentangan dan kritik dari dalam negerinya sendiri terlebih lagi dari Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dikarenakan kedua perjanjian dapat ditandatangani karena
adanya kompensasi.
Tindakan yang dilakukan oleh DPR tersebut dapat dijelaskan dengan
menggunakan teori-teori sebagai berikut yaitu teori policy influencer yaitu aktor
politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan
dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Karena isu yang diangkat oleh DPR
mengenai keamanan dan kedaulatan, maka digunakan teori keamanan yang mengacu
pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara
terjamin eksistensinya dan tanpa ada ganguan atau ancaman dari pihak manapun. Dan
teori kedaulatan yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi untuk menentukkan
hukum dalam suatu negara.
Dengan menggunakan teori policy influencers maka tindakan yang telah
diambil oleh DPR dapat dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap keamanan dan
kedaulatan nasional, karena DCA-ET mengancam keamanan dan kedaulatan nasional
sehingga diperlukan pengawasan dari lembaga legislatif sebagai penyalur aspirasi
rakyat. Sikap yang diambil oleh DPR merupakan suatu bentuk interaksi antara aktor
politik dalam negeri dengan pengambil keputusan dalam proses pembuatan kebijakan
luar negeri.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp26420 | DIG - FISIP | Skripsi | HI SIT p/09 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain