Computer File
Review kewajiban perpajakan untuk menentukan potensi sanksi administratif pajak : studi kasus pada PT. XYZ
Objek penelitian dalam skripsi ini adalah review kewajiban perpajakan untuk menentukan sanksi administratif pajak dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan (2) Apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak merupakan pemsal1aan yang bergerak dalam bidang jasa makloon. Perusahaan tersebut bernama PT XYZ dan terletak di daerah Banjaran, Bandung Selatan.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah mendapatkan NPWP, dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), menghitung dan membayar sendiri pajak sesuai dengan self assesment system, mengisi SPT, dan melaporkan kepada KPP sesuai batas waktu yang telah ditentukan, menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang tentang pajak jika dilakukan pemeriksaan.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif. Metode ini menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya melalui pengumpulan dan penyusunan data untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehubungan dengan objek yang diteliti sehingga diperoleh pemikiran sistematis yang dapat memberikan keputusan, kesimpulan, dan saran atas penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik kepustakaan dan teknik studi lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas analisis yang dibuat.
Dari hasil review kewajiban perpajakan yang telah dilakukan, perusahaan belum melaksanakannya dengan baik. Dilihat dari pembukuan yang belum memadai dan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28. Untuk kewajiban perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri pajak yang terutang, perusahaan juga masih melakukan kelalaian di mana belum menyetor dan melapor sesuai dengan tanggal yang ditetapkan undang-undang. Hal ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif pajak yang harus dibayar perusahaan kemudian hari.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp26737 | DIG - FE | Skripsi | AKUN CHR r/12 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain