Computer File

Beberapa masalah hukum pemisahan Timor Timur dari NKRI ditinjau dari doktrin pergantian negara

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi terbesar yang mempunyai dampak begitu luas dari segi ekonomi,budaya, politik, dan keamanan di dalam negeri Indonesia. Hal ini pun berpengaruh terhadap setiap provinsi di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Pergolakan di daerah pun terjadi seperti Aceh, Timor Timur, dan Papua. Ke tiga daerah tersebut menuntut adanya kemerdekaan atau pemisahan diri dari NKRI. Karena tekanan politik internasional yang mengakibatkan Timor Timur pada tahun 1999, menjadi daerah yang terpisah dari NKRI atau dengan kata lain menjadi Negara Timor Leste. Namun menjadi suatu Negara yang berdiri sendiri, bukanlah suatu penyelesaian.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif normatif yang diikuti dengan diskusi dengan beberapa penduduk Timor Leste di Jakarta. Hal ini dengan tujuan menambah pengetahuan terhadap situasi atau kondisi di perbatasan tanpa perlu meninjau secara langsung ke wilayah perbatasan.
Pasca kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia, masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara baik oleh ke dua Negara. Terutama masalah perbatasan yang belum begitu jelas sehingga menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan bagi penduduk ke dua Negara. Belum terdapat kesepakatan yang jelas untuk beberapa wilayah perbatasan menciptakan peluang untuk tindak kejahatan yang dapat merugikan ke dua Negara. Hal ini pun menciptakan suatu permasalahan bagi penduduk di wilayah perbatasan dalam hal lalu lintas perbatasan dan tanah adat masyarakat setempat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, lebih banyak merugikan Pemerintah Republik Indonesia didasari pada Timor Leste sebagai Negara yang baru merdeka mempunyai banyak kebutuhan untuk membangun Negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat Timor Leste. Sehingga dengan tuntasnya penyelesaian permasalahan hukum tersebut dapat menciptakan kepastian hukum bagi ke dua Negara dan penduduk ke dua Negara.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH SEP b/12

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2012

Deskripsi Fisik

v, 79 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

2815 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Daniel Adriel Septiano

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar