Computer File

Kebijakan Australia terhadap pencari suaka ke wilayahnya: dilema antara "perlindungan kedaulatan nasional" dan "kepatuhan pada hukum internasional"

Sesuai argumen Hedley Bull mengenai masyarakat internasional, maka Australia bertanggung jawab untuk mematuhi seperangkat hukum internasional. Australia juga berbagi tanggung jawab dengan masyarakat internasional lainnya untuk memberikan perlindungan bagi pencari suaka seperti yang telah diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Kendati demikian, kedatangan pencari suaka tanpa diperlengkapi dokumen perjalanan yang terus menerus datang ke Australia menggunakan perahu yang sering tenggelam di perairannya dinilai sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Australia. Terlebih lagi, terdapat opini masyarakat Australia yang menentang kedatangan pencari suaka. Kondisi ini menimbulkan pilihan dilematis bagi pemerintah Australia antara melindungi kedaulatan nasional atau mematuhi hukum internasional. Menanggapi masalah ini, Australia membuat kebijakan pencari suaka yang ketat melalui aksi pencegatan seperti Operation Sovereign Borders maupun berbagi tanggung jawab dengan melalui Regional Resettlement Agreement bersama Papua Nugini dan Nauru.

Penulis menggunakan teori utama untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut yaitu teori masyarakat internasional. Teori ini diharapkan mampu menjelaskan upaya yang dilakukan Australia dalam mematuhi hukum internasional namun juga menjelaskan bagaimana kedaulatannya membuat Australia melanggar hukum internasional tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir penelitian ini adalah membantah argumen Hedley Bull yang menyatakan bahwa kedaulatan bukanlah hambatan bagi hukum internasional, melainkan merupakan landasan yang esensial. Penulis menggunakan penelitian kualitatif melalui studi dokumen yang terdiri dari buku, dokumen, dan jurnal.

Setiap kebijakan yang dihasilkan pasti menimbulkan dampak baik positif dan negatif. Terdapat banyak kecaman yang ditujukan bagi Australia karena menjalankan kebijakan pencari suaka yang ketat dan kejam. Walaupun demikian, Australia tetap menjalankan kebijakannya karena alasan dari kebijakan itu adalah demi melindungi kedaulatan negara.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

HI SIN k/14

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNPAR., 2014

Deskripsi Fisik

xi, 137p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

6474 - FISIP

Pernyataan Tanggungjawab

Judika Putri Sinaga

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar