Computer File
The effectiveness of european union's sanctions towards democratization in Myanmar
Masalah demokrasi di Myanmar telah menjadi sorotan dunia internasional sejak lama. Di tahun 1962, junta militer berhasil menguasai negara tersebut. Dan sejak saat itu, berbagai peristiwa yang melanggar hak asasi manusia telah membuat dunia Barat, khususnya Uni Eropa, memberikan sanksi kepada Myanmar. Di tahun 1996, Uni Eropa pada akhirnya memberikan sanksi yang terdiri atas embargo senjata, embargo perdagangan preferensial, dan pencabutan aset serta hak perjalanan bagi pemerintah Myanmar. Sanksi itu sendiri bertujuan untuk memberikan tekanan internasional kepada Myanmar, khususnya kepada rezim militer yang memegang kendali pemerintahan. Tekanan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan dalam Myanmar, terutama di level pemerintahannya.
Seiring waktu, Myanmar sendiri telah melakukan beberapa perubahan di dalam sistem pemerintahannya sejak tahun 2011. Tentunya selain sanksi, ada beberapa cara lain yang ditempuh oleh dunia internasional untuk mendekatkan diri dengan Myanmar seperti Cina, India, dan Thailand yang memilih untuk menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan Myanmar, Rusia dengan perdagangan senjata, atau ASEAN dengan pendekatan konstruktifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari relasi anatara sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar terhadap demokratisasi di negara tersebut. Tentunya dengan tidak melupakan aktor-aktor lain dalam struktur internasional, pada akhirnya penelitian ini akan menyimpulkan apakah sanksi dari Uni Eropa efektif untuk merubah keadaan di Myanmar.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp28294 | DIG - FISIP | Skripsi | HI TOM t/14 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain