Computer File
Kajian terhadap hambatan dalam kebijakan rusunami di Bandung
Rusunami merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal bagi rakyat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan rusunami dimulai sejak tahun 2007 dalam program 1000 menara rusunami dan ditargetkan selesai pada tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji hambatan-hambatan dalam kebijakan Rusunami di Bandung. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara berbagai pihak terkait. Setelah enam tahun kebijakan rusunami berjalan, tidak semua strategi yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan sesuai rencana. Dalam kajian ini ditunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penghambat kebijakan rusunami di Bandung, dan ketiga faktor tersebut saling berkaitan. Pertama, mahalnya perizinan dan kesulitan dalam pembebasan lahan telah menyebabkan harga jual unit hunian rusunami di atas ketentuan yang berlaku. Kedua, lemahnya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan pemerintah pusat tidak sepenuhnya didukung kebijakan pemerintah daerah, contohnya pemerintah daerah yang seharusnya menyediakan lahan untuk rusunami tetapi ternyata lahan masih harus ditanggung pihak pengembang. Ketiga, arah kebijakan penyediaan rumah bagi MBR masih
menitikberatkan pada pembangunan rusun secara fisik, tidak disusun sebagai sebuah mekanisme kebijakan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni untuk semua lapisan masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan rusunami di Bandung belum efektif.
Kata Kunci : Rusunami, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp28332 | DIG - FE | Skripsi | EP RIF k/13 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain