Kedudukan pemerintah di daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 : ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pokok Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pencarian berdasarkan :

Pencarian terakhir:

Computer File

Kedudukan pemerintah di daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 : ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pokok Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Munthe, Saut Pangidoan Siambaton - Nama Orang; Syafrudin, Ateng - Nama Orang;

Ketersediaan

Barcode		Tipe Koleksi	Nomor Panggil	Lokasi	Status
skpsc15	DIG - FH	Skripsi	SKP-FH MUN k/77	Perpustakaan	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing

Informasi Detail

Judul Seri
No. Panggil: SKP-FH MUN k/77
Penerbit: Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan., 1977
Deskripsi Fisik: xiii, 212 p. ; 30 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: KEDUDUKAN PEMERINTAH - SISTEM KETATANEGARAAN
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Saut Pangidoan Siambaton Munthe

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Harap masuk untuk melihat lampiran

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar