Computer File
Kebijakan ekonomi Indonesia sebagai Exit Strategy menjelang dan sesudah berakhirnya program IMF di Indonesia periode 2003-2004
Keberadaan IMF selama kurun waktu enam tahun di Indonesia yang diyakini
dapat memulihkan krisis di Indonesia, ternyata berjalan tidak sesuai dengan harapan.
Kerjasama Indonesia dengan IMF sendiri terlihat seperti sebuah simalakama.
Penanganan masalah defisit neraca pembayaran, seperti memberikan kucuran dana
untuk restrukturisasi utang sektor perbankan, reformasi fiskal, restrukturisasi badan
hukum dan privatisasi BUMN, ternyata tidak didukung dengan koordinasi yang baik
antara pemerintah dengan IMF. Pemulihan ekonomi yang lamban ini telah melibatkan
sekaligus empat masa pemerintahan secara bergantian dan semuanya dianggap tidak
mampu menjawab berbagai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Kinerja
good governance dari empat pemerintahan tersebut akhirnya kembali dipertanyakan.
Dalam penelitian skripsi ini, penulis mencoba memberikan gambaran tentang
"bagaimana exit strategy kebijakan ekonomi Indonesia menjelang dan sesudah
berakhirnya program kerjasama dengan IMF periode tahun 2003-2004?", dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan membuat gambaran
kebijakan ekonomi Indonesia menuju paska IMF secara komprehensif, sistematis,
faktual, dan akurat. Teori yang digunakan adalah Ekonomi Politik Internasional,
hubungan state dan market, serta perpaduan penerapan konsep Modernisme dan
Liberalisme dalam menyusun strategi kebijakan ekonomi Indonesia.
Karena adanya fakta kegagalan IMF yang cukup terakumulasi serta adanya
tekanan dari parlemen, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri
paket kerjasama khusus dengan IMF, dengan menjalani opsi Post Program
Monitoring. Kebijakan ekonomi Indonesia menjelang dan sesudah berakhirnya
program kerjasama dengan IMF periode tahun 2003-2004 menjadi alternatif untuk
membangkitkan perekonomian dengan tanpa dukungan IMF. Dan pada akhirnya,
kebijakan ekonomi Indonesia tidak hanya didasarkan pada strategi pembangunan
ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus berdasarkan strategi pembangunan ekonomi
yang bersifat realistis dan visioner dengan mengikuti hukum keseimbangan antara
peran negara-pasar, serta menciptakan koordinasi yang baik antara pemerintah, Bank
Indonesia, maupun pihak swasta.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skpsc308 | DIG - FISIP | Skripsi | HI NUG k/05 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain