Computer File

Kepastian hukum sertifikat hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak guna bangunan di atas hak pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan apartemen di kota-kota besar di Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung dan Surabaya, muncul berbagai persoalan dan permasalahan hukum kompleks yang sudah tidak dapat lagi ditampung oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susn sudah tidak sesuai dan relevan untuk diterapkan, oleh karenanya suatu peraturan perundang-undangan baru diterbitkan pada tahun 2011 sebagai pengganti, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (“Undang-Undang Rusun”). Undang-Undang Rusun menyatakan bahwa suatu rumah susun dapat dibangun di atas tanah dengan alas Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, namun demikian, pembangunan suau apartemen di atas tanah dengan status tersebut akan membawa persoalan dan permasalahan ketika Hak Guna Bangunan habis masa berlakunya dan tidak mendapatkan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut karena tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. Kemudian yang menjadi pernyataan adalah bagaiamana status hak miik atas satuan rumah susun yang menjadi dasar kepemilikan unit rumah susun tersebut?

Kata Kunci : Rumah Susun, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

TES-PMIH STA k/14

Penerbit

Bandung : Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan., 2014

Deskripsi Fisik

ix, 103 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HAK GUNA BANGUNAN-SERTIFIKAT

Info Detail Spesifik

Lampiran

Pernyataan Tanggungjawab

Stanley

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar