Computer File

Tinjauan yuridik tanggung jawab hukum dokter gigi nonspesialis ortodontis dalam praktik ortodontik berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen

Dokter gigi spesialis kawat gigi atau yang lebih dikenal dengan dokter gigi
spesialis ortodontis, merupakan pihak yang paling berkompeten dan
berwenang untuk melakukan praktik ortodontik. Namun pada kenyataannya,
banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi dan
kewenangan untuk melakukan praktik ortodontik, salah satunya adalah dokter
gigi nonspesialis ortodontis. Tentu saja hal ini sangat merugikan pasien
sebagai seorang konsumen apabila praktik ortodontik tersebut tetap dibiarkan
terjadi. Oleh karena sesungguhnya beberapa peraturan perundang-undangan di
Indonesia mengatur mengenai larangan untuk seorang dokter dan / atau dokter
gigi berpraktik dalam bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi dan
kewenangan yang dimilikinya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara
lain adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran, Disiplin Profesional Kedokteran Gigi, Kode Etik
Kedokteran Gigi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif
dan menggunakan metode sistematisasi teleologikal yaitu
menggunakan nilai-nilai dan kaidah yang melandasi teks undang-undang
sebagai patokan untuk sistematisasi, serta memaparkan konsep fakta, lalu
menganalisisnya dengan menggunakan penalaran hukum sebagai proses untuk
menalar dan mengidentifikasi keharusan-keharusan (das Sollen) dari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan. Proses penalaran itu menggunakan
interpretasi secara hermeuneutikal dan berdasarkan pemahaman gramatikal
untuk menemukan makna dari das Sollen tersebut dan selanjutnya
dipertimbangkan dengan faktor kenyataan kemasyarakatan, nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat, akseptabilitas dan efektivitasnya (das Sein), dengan
harapan terciptanya penegakkan peraturan perundang-undangan yang terkait
demi kepastian hukum bagi konsumen yang dalam hal ini adalah pasien.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH PUT t/14

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2014

Deskripsi Fisik

xi, 201 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3151 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Anbiya Fatma Putri

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar