Computer File

Tinjauan yuridis sosiologis terhadap penegakan hukum tindakan pengusaha yang melemahkan keberadaan serikat pekerja (unionbusting) di PT. Indofarma.Tbk ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

Setiap manusia berhak dalam memilih suatu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya pekerjaan yang bermacam-macam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan sesuai dengan keinginannya dan mendapatkan upah yang sesuai sebagai imbalan dari apa yang telah dikerjakannya. Setiap orang yang bekerja baik didalam maupun di luar hubungan kerja disebut sebagai pekerja, hal ini tercantum didalam undang-undang yang khusus mengatur tentang ketenagakerjaan yaitu: Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan di dalam memenuhi kebutuhannya tidak jarang para pekerja ini membentuk suatu organisasi yang mendiri bebas dan bertanggungjawab guna memperjuangkan kesejahteraan para anggotanya atau biasa disebut serikat pekerja. Serikat pekerja ini dalam melakukan kegiatannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, yang mana undang-undang tersebut melarang adanya suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghalang-halangi serta tidak mengakui atau membubarkan keberadaan dari serikat pekerja ini hal tersebut dilarang sebab kebebasan berserikat telah tercantum dalam UUD 1945 maka dari itu. Pada akhir-akhir ini banyak terjadinya suatu tindakan berupa pelemahan terhadap serikat pekerja hal tersebut membawa pertanyaan bagaimanakah peran pengawas ketenagakerjaan dalam kaitan fenomena pelemahan serikat pekerja ini. Adapun penulisan ini dikaji dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pengumpulan data (Primer, sekunder, dan tersier), metode analisis data (deskriptif analisis). Responden adalah serikat pekerja dari PT. Indofarma. Tbk serta pengawas ketenagakerjaan wawancara dengan penguji teori-teori yang mendukung penelitian. Hasil dari penelitian yang penulis telah lakukan adalah bahwa pengawas ketenagakerjaan diberikan kompetensi oleh perundang-undangan untuk menyidik dalam tindak pidana ketenagakerjaan ternyata belum efektif hal tersebut disebabkan karena kurangnya sumber daya yang telah ada serta pengusaha dan pekerja seharusnya bersinergi secara bersama-sama untuk berdampingan secara damai dalam bekerja karena pada dasarnya pekerja dan pengusaha dalam mitra dalam kaitan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis karena inti dari hubungan kerja adalah untuk menciptakan perusahaan dalam kondisi yang terbaik sehingga dapat menunjang perekonomian sebuah negara menjadi lebih baik.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH SUK t/14

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2014

Deskripsi Fisik

vi, 99 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3187 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Mochamad Indra Sukarna

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar