Computer File

Penyimpangan terhadap tata cara pengajuan grasi dari warga binaan yang terkait dengan pengedaran narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

Sebagai Kepala Negara di Indonesia, tentu saja memiliki hak prerogatif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu dari hak prerogatif Presiden yaitu memberikan grasi. Grasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun ada masalah yang muncul ketika seorang Terpidana yang dijatuhi hukuman pidana mati mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, ternyata setelah dikabulkannya permohonan grasi tersebut masih saja melakukan tindak pidana yang sama yaitu pengedaran Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ternyata dibiarkan oleh Petugas Pemasyarakatan yang seharusnya menjalani tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung oleh data kepustakaan dan data lapangan. Hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Petugas Pemasyarakatan pun belum sepenuhnya efektif. Banyak hambatan yang terjadi yaitu petugas yang kurang kompeten, adanya uang suap yang diberikan oleh Terpidana agar dikeluarkannya surat kelakuan baik sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan grasi. Sehingga, grasi pun dikabulkan oleh Presiden. Untuk itu, diperlukan peraturan yang lebih ketat untuk mengajukan permohonan grasi serta dibutuhkan Petugas Pemasyarakatan yang kompeten, memiliki pengetahuan luas dan taat pada hukum.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH PRA p/14

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2014

Deskripsi Fisik

iv, 110 p. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3215 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Astrid Wulandari Pratomo

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar