Computer File

Analisis perluasan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan dalam tindak pidana pencucian uang Undang-Undang No 8 Tahun 2010

Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang diperlukan suatu lembaga yang consent dalam masalah pencucian uang. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No 25 Tahun 2003 dan terakhir Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang sekarang dimiliki oleh PPATK, maka perlu dilakukan suatu revisi terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki oleh PPATK, karena PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu banyak sekali Laporan Hasil Analisis yang diberikan PPATK kepada Penyidik tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Selain itu PPATK mempunyai kemampuan baik sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH PAN a/14

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2014

Deskripsi Fisik

112 p. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3292 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Patar Panjaitan

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar