Computer File
Efektifitas Hukum Pengaturan Tentang UKL-UPL di Kota Bandung
Banyaknya kegiatan usaha-usaha yang bermunculan di tengah masyarakat, memang membawa dampak positif bagi seluruh kalangan masyarakat terutama bagi pelaku usaha. Namun dengan banyaknya kegiatan usaha yang bermunculan di tengah masyarakat ini, ternyata membawa dampak negatif juga. Dampak negatif ini yaitu pelanggaran terhadap prosedur untuk memperoleh izin usaha. Kegiatan-kegiatan usaha dalam hal ini yaitu perusahaan, wajib memiliki izin usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya, namun sebelum diperolehnya izin usaha, diperlukan izin lingkungan dan UKL-UPL. Kota Bandung adalah salah satu kota yang memiliki kegiatan usaha yang cukup banyak memiliki kegiatan usaha. Namun walaupun banyak memiliki kegiatan usaha, ternyata terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut yaitu kegiatan usaha tersebut hanya memiliki izin usaha dan tidak memiliki UKL-UPL dan izin lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengertian mengenai efektifitas hukum , serta apakah aturan mengenai UKL-UPL yang sepatutnya dipatuhi oleh perusahaan ini, efektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan 10 narasumber pelaku usaha, dan wawancara dengan Badan pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan beragam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak mematuhi aturan UKL-UPL.
Kata kunci: Efektifitas Hukum, UKL-UPL, Perusahaan, izin usaha, Pelanggaran Hukum
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp30848 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH PUR e/14 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain