Computer File

Keberadaan komisi nasional hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM merupakan salah satu dari Lembaga Negara Penunjang yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diamanatkan bahwa Komnas HAM merupakan Lembaga Negara Penunjang yang bersifat mandiri dan sejajar dengan lembaga negara lain.Penelitian ini merupakan bentuk upaya dalam memberikan penyelesaian yuridis terhadap suatu masalah konkrit, yaitu terkait bagaimana keberadaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan menggunakan metode sistematisasi teleologikal yaitu menggunakan nilai-nilai dan kaidah yang melandasi teks undang-undang sebagai patokan untuk sistematisasi, serta pemaparan konsep yuridik dan konsep fakta, lalu menganalisisnya dengan menggunakan penalaran hukum sebagai proses untuk menalar dalam mengidentifikasi keharusan-keharusan (das Sollen) dari Komnas HAM yang merupakan lembaga negara yang memiliki constitutional importance. Proses penalaran itu menggunakan interpretasi secara hermeuneutikal dan berdasarkan pemahaman gramatikal untuk menemukan makna dari das Sollen tersebut dan selanjutnya dipertimbangkan dengan faktor kenyataan kemasyarakatan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, akseptabilitas dan efektivitasnya (das Sein).
Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan perundang-undangan Komnas HAM belum cukup mendukung keberadaan Komnas HAM sebagai Lembaga Negara Penunjang yang independen, sehingga dibutuhkan penguatan kewenangan dan ketegasan dalam ketentuan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah agar Komnas HAM dapat berfungsi lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Kata Kunci: Komnas HAM, hak asasi manusia, lembaga negara penunjang, independen, sistem ketatanegaraan.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH PER k/14

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2014

Deskripsi Fisik

xvii, 248 p. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3321 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Tashya Dwi Permatasari

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar