Computer File

Kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan ikan cakalang di Provinsi Sulawesi Utara

Indonesia menyimpan potensi sumber daya ikan perikanan laut yang belum dieksploitasi dan yang telah dieksploitasi secara optimal, bahkan banyak juga potensi ikan laut yang sebenarnya belum diketahui. Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari Indonesia memiliki ribuan ton ikan cakalang yang merupakan maskot dari kota tersebut karena merupakan penghasil terbanyak dibandingkan dengan wilayah lain. Ikan cakalang sendiri merupakan produk andalan Provinsi Sulawesi Utara yang bernilai ekonomis tinggi. Pengolahan berbagai produk tersebut memerlukan pula investasi untuk membangun kapal, pabrik pengolahan, pabrik es, gudang beku dan lembaga pemasaran. Kegiatan investasi tersebut pada akhirnya menyerap banyak tenaga kerja sehingga banyak orang beroleh pendapatan yang pada gilirannya mendorong perekonomian makro regional bergerak maju dan berkembang pesat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis berbasis pada hukum dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisa menyatakan bahwa penyempurnaan peraturan dan rumusan perundang-undangan tentang perikanan cakalang adalah efektif karena dapat diterapkan pada pola kehidupan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara yakni pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan berbagai kemudahan bagi para pengusaha perikanan serta agar pemerintah dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH PIN k/15

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2015

Deskripsi Fisik

xiii, 97 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3430 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Merlyn Pinontoan

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar