Computer File

Tinjauan yuridis filosofis terhadap kebijakan pengosongan kolom agama dalam e-KTP (KTP elektronik) dihubungkan dengan hak asasi manusia

Kebijakan pengosongan kolom agama dalam e-KTP (KTP Elektronik) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan pengosongan kolom agama tersebut ditujukan terhadap penganut agama atau aliran kepercayaan yang belum diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah. Ketentuan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengakomodasi kelompok minoritas penganut aliran kepercayaan agar tidak terpaksa memilih diantara beberapa agama resmi di Indonesia, untuk dicantumkan dalam kolom agama e-KTP.
Kebijakan tersebut dianggap sebagai solusi pemenuhan hak-hak administratif penganut aliran kepercayaan. Namun bila ditinjau dari filosofi dari Pancasila dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kebijakan tersebut masih bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan esensi dari hak beragama dan menganut aliran kepercayaan, kebebasan setiap orang dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Filosofis Terhadap Kebijakan Pengosongan Kolom Agama Dalam e-KTP (KTP Elektronik) Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia” dengan mendasar pada penelitian dan literatur yang telah ada.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH SON t/15

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2015

Deskripsi Fisik

123 p. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3489 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Ferry Samuel Bintang Sonaville

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar