Computer File

Pengaturan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia khususnya hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif

Konsep Checks and Balances ini merupakan suatu aturan main dalam penyelenggaraan negara supaya tidak terjadi abuse of power antara lembaga satu dengan lainnya, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara tercipta dengan sendirinya.
Lembaga Legislatif memiliki kewenangan untuk mengontrol atau memengaruhi kekuasaan legislatif dalam hal pelaksanaan checks and balances seperti wewenang untuk menentukan peraturan yang berlaku atau akan berlaku, wewenang membuat aturan untuk membatasi upaya penyidikan, penangkapan, dan penahanan, wewenang untuk meratifikasi traktat atau perjanjian internasional; wewenang menetapkan anggaran bagi Eksekutif, serta wewenang untuk memakzulkan atau mengganti pimpinan Eksekutif (dengan dukungan dua per tiga anggota), dan lain-lain.
Lembaga Eksekutif memiliki kewenangan untuk mengontrol atau memengaruhi kekuasaan legislatif dalam hal pelaksanaan checks and balances seperti wewenang untuk mem-veto Undang-Undang, wewenang untuk menolak pelaksanaan Undang-Undang tertentu, wewenang untuk menolak penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu, dan wewenang sepihak untuk membiayai perang; tanggung jawab untuk membuat pertanyaan tertentu, misalnya keadaan darurat; dan sebagainya.
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini antara lain adalah, bagaimana hubungan antar lembaga negara khususnya legislatif dan eksekutif di dalam kerangka sistem Checks And Balance di Indonesia, dan bagaimana konsep ideal prinsip Checks And Balances dalam sistem pemerintahan Indonesia khususnya hubungan eksekutif dan legislatif.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah, studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku, majalah, internet, jurnal hukum, dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Berdasarkan uraian di atas, diharapkan dapat memberikan masukan di bidang ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum tata negara.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH PRI p/15

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2015

Deskripsi Fisik

vii, 151 p. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3576 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Edho Ramadian Primanto

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar