Computer File

Penetapan harga horizontal yang dilakukan Indonesian National Air Carriers Asociation berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Penerbangan bahwa,
kewenangan Penetapan Harga yang dilakukan Pemerintah, oleh karena itu
penyerahan kewenagan Penetapan Harga yang dilakukan Pemerintah kepada
INACA (Indonesian National Air Carriers Association) untuk menentukan tarif
penerbangan domestik berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
25 Tahun 1997 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Surat
Keputusan Nomor 206/K/VII/2001 diputuskan untuk segera mencabut
keputusannya karena dianggap melanggar pasal 3, pasal 5 dan pasal 11 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Untuk mencapai tujuan tersebut dalam tesis ini, penulis melakukan penelitian
yuridis normatif yang menitik-beratkan kepada data sekunder yang diperoleh dari
kepustakaan. Data untuk penelitian tersebut adalah data kualitatif mengenai
Keputusan KPPU, yang meliputi peraturan perundang-undangan, karya-karya
ilmiah, serta data lainnya yang mendukung penelitian tesis ini.
Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, yang menggunakan teori pendekatan per-se
illegal dan rule of reason dapat disimpulkan bahwa penetapan harga horizontal
yang dilakukan oleh INACA ternyata memberikan kontribusi negatif terhadap
harga pasar karena menghambat persaingan usaha sehat dalam bentuk perang
tarif diantara pelaku usaha di luar perusahaan yang tidak bergabung dalam
INACA. Bahwa akibat hukum Penetapan Harga Horizontal adalah tidak
berlakunya hukum pasar, menimbulkan diskriminasi harga dan mengakibatkan
pesaing mengalami kerugian.
Oleh karena itu dalam tesis ini disarankan untuk menjaga harga pasar dan tujuan
dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, agar kiranya dilakukan pembaruan
yang berkenaan dengan pasal-pasal yang menggunakan teori pendekatan per-se
illegal dan rule of reason, sehingga dalam pelaksanaannya KPPU dalam
menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha
diharuskan memahami analisis ekonomi.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

TES-PMIH SIH p/05

Penerbit

Bandung : Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan., 2005

Deskripsi Fisik

vi, 118 p. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PERSAINGAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Hotma Agus Sihombing

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar