Computer File

Tinjauan yuridis tentang pecandu narkotika yang tidak diproses ke pengadilan dihubungkan dengan tanggung jawab kepolisian

Untuk menindaklanjuti perintah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka timbulah pertanyaan besar yang tertulis pada rumusan Pasal 103 ayat (1) b yang seolah memberikan kesempatan kepada seorang yang telah dikatakan sebagai pecandu narkotika namun masih dapat dikatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Suatu hal yang janggal juga menurut Penulis, karena dalam hal ini suatu perkara tindak pidana narkotika tersebut tidak diteruskan sampai dengan proses pengadilan. Padahal dalam hal seseorang dikatakan sebagai pecandu narkotika, maka seseorang tersebut notabenenya memang bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
Terlepas dari segala hambatan dalam penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika, ada peranan dari pihak Kepolisian yang juga mempunyai tanggung jawab paling awal dalam penegakannya. Kepolisian yang mempunyai tugas pokok diantaranya yaitu menjaga ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga harus turut andil dalam hal penegakan perkara narkotika seperti ini.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH STE t/16

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2016

Deskripsi Fisik

vii, 72 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3773 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Rano William Stefano

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar