Computer File

Keberadaan mahkamah partai sebagai perwujudan demokratisasi internal partai politik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Perbedaan pendapat antar anggota partai politik di Indonesia tentunya tidak dapat dihindari dalam proses berdinamika secara internal. Hal ini seringkali menimbulkan perselisihan internal dan dualisme kepengurusan hingga perpecahan partai. Peraturan perundang-undangan khusus tentang partai politik juga sudah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah melalui UU No. 2 Tahun 2011. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan terutama dalam menafsirkan bunyi pasal dalam undang-undang tersebut terutama ketika penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh suatu mahkamah partai. Keberadaan mahkamah partai menurut UU No. 2 Tahun 2011 masih dianggap abu-abu. Terutama soal fungsi beserta kewenangan dari kedudukannya dalam menyelesaikan perkara dan membuat putusan masih belum mencerminkan nilai- nilai demokratis. Untuk itu, dirasa penting untuk menganalisis keberadaan dari suatu mahkamah partai yang keberadaannya melekat secara internal dalam tubuh partai politik. Selain itu, untuk meninjau lebih dalam apakah keberadaan dan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah partai berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah mampu mewujudkan demokratisasi internal partai politik dan adil dalam menangani perkara perselisihan partai politik.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH AST k/16

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2016

Deskripsi Fisik

v, 117 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

3825 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Clara Sahasti Astuti

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar