Text

Kualifikasi tindak pidana korupsi di dalam hukum pajak Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam praktik perpajakan saat ini, seringkali terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang disebut dengan kejahatan di bidang perpajakan.
Persoalan yang timbul adalah banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih, peraturan yang satu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya keterkaitan antara unsur pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk menerapkan pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak. Namun demikian kejahatan yang dilakukan di bidang pajak tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH AUR k/18

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2018

Deskripsi Fisik

vii, 104 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

4116 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Shavril Aurian

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar