Computer File

Tinjauan yuridis terhadap sikap hakim pada perkara tindak pidana korupsi yang tidak mengindahkan putusan praperadilan

Dalam proses penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia, antar lembaga penegak hukum mempunyai wewenangnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. Kemudian pasca keluarnya Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap efektifitas aturan hukum yang berlaku.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH TAM t/22

Penerbit

Bandung : Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2022

Deskripsi Fisik

60 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRAPERADILAN
PUTUSAN HAKIM
PERTIMBANGAN HAKIM
PUTUSAN MK NO. 21/PUU/XII/2014

Info Detail Spesifik

5079 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Batara Timoteus Tamba

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar