Computer File

Evaluasi pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi dengan partisipasi petani di daerah irigasi Cikunten II Kabupaten Tasikmalaya

Sistem pembangunan yang selama ini dilakukan Pemerintah Pusat telah
menciptakan paradigma administrasi sentralitik yang mengkonsentrasikan seluruh
wewenang untuk bidang keirigasian mulai dari pendanaan , pembangunan sampai
pengelolaan kepada pemerintah pusat. Petani atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
hampir bdak mempunyai wewenang atau hak untuk menentukan jenis dan fungsi
pelayanan apa yang dibutuhkan ataupun ikut menentukan penggunaan dana Operasi dan
Pemeliharaan (OOP) yang tersedia maupun yang dibutuhkan.
Sejalan dengan adanya reformasi dibidang irigasi yang dituangkan dalam Inpres
no3/1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan lrigasi (PKPI) telah menimbulkan
paradigma sosialisasi PKPI yang menginginkan peningkatan kesadaran dan perhatian dari
petani terhadap pengelolaan irigasi. PKPI telah membawa paradigma pemberdayaan
dalam pengelolaan irigasi yang terkonsentrasi pada perubahan lembaga pengelola irigasi
dalam menentukan siapa penerima manfaat, siapa yang akan melakukan pengawasan, dan
siapa bertanggung jawab kepada siapa.
Daerah Irigasi Cikunten II di Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu jaringan
irigasi yang mendapat prioritas rehabilitasi dengan pola partisipasi petani di wilayah Jawa
Barat. Sejauh mana proses pelaksanaan telah dilaksanakan dan keberhasilan yang
diperoleh dari pelaksanaan tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap keterlibatan petani
atau P3A dalam setiap tahapan proses kegiatan dalam rangka penjabaran butir tiga PKPI
mengenai Penyerahan Pengelolaan Irigasi(PPI) yang didahului dengan rehabilitasi jaringan.
Hasil survey yang dilakukan terhadap kinerja P3A di Daerah Irigasi Cikunten II
menunjukkan bahwa pembentukan atau re-organisasi P3A dilakukan pada saat
pelaksanaan Profil Sosio Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) yang merupakan bagian
dari kegiatan PPI sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi dengan pola partisipasi, P3A
yang baru dibentuk belum memahami manfaat dari kegiatan tersebut.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah partisipasi P3A dalam rehabilitasi jaringan
irigasi untuk menuju ke PPI harus didahului dengan pembenahan kelembagaan P3A atau
pembentukan lembaga pengelolan air unit desa lainnya yang mempunyai kemampuan
dalam segi manejemen dan teknis dan sosialisasi program PKPI. P3A pada DI Cikunten II
yang dibentuk berdasarkan inisiatif Pemerintah dapat dikatakan belum mampu untuk
mengelola jaringan irigasi tanpa bantuan Pemerintah.
Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai masukan adalah pemberdayaan petani
dalam pengelolaan jaringan irigasi tidak akan berhasil tanpa mengupayakan peningkatan
pendapatan petani khususnya ditingkat usaha tani. Untuk itu diperlukan upaya
peningkatan usaha tani dan tinjauan kebutuhan audit teknis. sistem irigasi dalam
manajemen aset dalam rangka penjabaran PKPI.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

627.1 KAH e

Penerbit

Bandung : Program Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan., 2002

Deskripsi Fisik

xi, 132 p. : il. ; 29 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

627.1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

IRIGASI

Info Detail Spesifik

82848T/DIG - PMTS

Pernyataan Tanggungjawab

Herryan Kendra Kaharudin

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar