Computer File
Tinjauan yuridis terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang dalam perspektif hukum pidana
Rahasia Dagang yang mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang adalah Rahasia Dagang yang benar-benar dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tidak disebutkan secara jelas dan rinci kriteria-kriteria apa saja sehingga seseorang dapat dikatakan telah benar-benar menjaga Rahasia Dagangnya dengan baik. Dengan demikian, tidak terdapat patokan yang jelas dalam UU NO.30/2000 maupun dalam penjelasannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam proses penegakannya mengalami kesulitan karena tidak jelas perbuatan apa yang dimaksud dengan tindak pidana Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan masalah pengertian subjek hukum tindak pidana Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 yang tidak disebutkan secara jelas apakah meliputi orang perorangan saja ataukah meliputi pula badan hukum atau korporasi, mengingat subjek hukum tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat aturan-aturan umum pelaksanaan ketentuan pidana di Indonesia adalah orang perorangan saja, sedangkan dalam perkembangan hukum dewasa ini sebagaimana tercermin dalam Rancangan KUHP dan peraturan perundang - undangan lain, subjek hukum tindak pidana telah diperluas sehingga meliputi pula badan hukum dan korporasi. Dalam perkembangan dunia usaha pun suatu badan hukum dapat juga menjadi subjek hukum yang berarti pula sepatutnya dapat dipidana. Permasalahan-permasalahan lainnya adalah masalah tidak jelasnya kualifikasi tindak pidana Rahasia Dagang dan Peniadaan sifat melawan hukum tindak pidana dalam UU No. 30/2000 sehingga menambah permasalahan - permasalahan penerapan dan penegakan ketentuan pidana dalam UU NO.30/2000. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 Tentang Rahasia Dagang perlu untuk semaksimal mungkin diterapkan demi efektifitas perlindungan Rahasia Dagang. Untuk dapat berlaku efektif, perlu ditelaah lebih jauh keselarasan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30/2000 Tentang Rahasia Dagang dengan asas-asas hukum pidana Indonesia.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes530 | T/DIG - PMIH | Tesis | 346.048 ZUM t | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain