Computer File
Dampak desentralisasi terhadap kebijakan daerah yang membuka peluang terjadinya korupsi : studi kasus dana kavling di Pemda Propinsi Jawa Barat
Kebijakan desentralisasi yang diluncurkan pemerintah pada tahun 1999 dirumuskan dengan cepat dan disosialisasikan dengan singkat. Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteran rakyat, akan tetapi mendekati sepuluh tahun pelaksanaan desentralisasi harapan tersebut masih jauh dari impian. Seiring pelaksanaan desentralisasi korupsi juga merebak kedaerah. Pelimpahan kekuasan yang luas kedaerah tanpa disertai pengawasan dan penegakan hukum yang memadai disinyalir menyuburkan korupsi ke daerah. Tesis ini melihat aspek – aspek desentralisasi yang membuka peluang terjadinya korupsi di daerah, khususnya dalam kasus dana kavling di Pemprop Jawa Barat. Aspek yang dilihat antara lain kebijakan, kewenangan DPRD dalam pengangaran dan pemilihan Gubernur dan pengawasan. Teori elit dipakai untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Prilaku – prilaku eksekutif dan legislatif pada awal desentralisasi diterapkan, masih berparadigma lama dan cendrung berprilaku seperti raja – raja kecil. Belanja rutin untuk membeli mobil mewah biasanya lebih diutamakan dibandingkan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan bagi kepentingan rakyat miskin. Kebijakan yang ada masih top down dan dirumuskan hanya berdasarkan kepentingan elit tanpa ada konsultasi publik. Seringkali kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan berdampak negatif pada masyarakat dan ditentang, terutama kebijakan dalam hal mengejar pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes1020 | T/DIG - PMIS | Tesis | 352.283 FAC d | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain