Computer File
Perlindungan hukum calon penerima waralaba berdasarkan prospektus penawaran waralaba = The prospective franchisee legal protection under franchise disclosere document
Perkembangan bisnis dengan menggunakan pola usaha waralaba di Indonesia
dalam dekade ini meningkat sangat signifikan. Pola usaha waralaba melibatkan
hubungan yang erat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba bahkan dimulai
sejak tahap pra perjanjian. Pola usaha waralaba mensyaratkan pemberi waralaba dalam
tahap pra perjanjian mempersiapkan suatu prospektus penawaran waralaba. Prospektus
penawaran waralaba memuat informasi mengenai segala sesuatu berkenaan dengan
penyelenggaraan waralaba. Calon penerima waralaba seringkali mendapatkan informasi
yang minim bahkan kurang akurat dari pemberi waralaba. Berdasarkan hal di atas
peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut guna mengetahui perlindungan hukum yang
dapat diberikan melalui prospektus penawaran waralaba terhadap calon penerima
waralaba. Penelitian yang dilakukan berupaya pula untuk mengetahui upaya/langkah
yang dapat dilakukan agar perlindungan hukum terhadap calon penerima waralaba
berdasarkan prospektus penawaran waralaba dalam pola usaha waralaba di Indonesia
dapat tercapai.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian
deskriptif analitis, dengan pendekatan konseptual yang ditunjang dengan pendekatan
perbandingan. Penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara
kualitatif.
Peran negara menjadi sentral dalam upaya memberikan perlindungan hukum
bagi calon penerima waralaba, karena posisi calon penerima waralaba lemah terutama
dalam segi informasi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara berupa
penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan waralaba agar dapat memberikan
perlindungan hukum bagi calon penerima waralaba. Informasi yang berkaitan dengan ,
penyelenggaraan waralaba dituangkan dalam prospektus penawaran waralaba.
Prospektus penawaran waralaba mengandung aspek hukum yang dapat memberikan
perlindungan hukum bagi calon penerima waralaba. Penerapan prinsip good corporate
governance dalam perusahaan waralaba di sisi yang lain, mempunyai pengaruh besar
dalam terciptanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam pola usaha waralaba.
Perlindungan hukum calon penerima waralaba apabila dikaji berdasarkan teori sistem
hukum dapat diupayakan melalui beberapa faktor. Pertama, melalui ketentuan
perundang-undangan yang dapat mengangkat posisi tawar calon penerima waralaba.
Kedua, melalui peran pemerintah dalam fungsi dan tugasnya meliputi sosialisasi
kebijakan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pola usaha waralaba.
Ketiga, melalui peran pelaku usaha waralaba terhadap calon penerima waralaba.
Kata kunci: Waralaba, Perlindungan Hukum, Calon Penerima Waralaba,
Prospektus Penawaran Waralaba.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes1143 | T/DIG - PMIH | Tesis | 346.022 AOD p | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain